Portalborneo.id, Samarinda — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Timur diproyeksikan memperkuat perannya dalam memastikan guru bekerja dengan aman, bermartabat, dan bebas dari tekanan non-teknis.
Langkah ini akan dipusatkan melalui optimalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI, yang nantinya menjadi garda utama pendampingan hukum bagi para pendidikan.
Ketua PGRI Kaltim, Prof. Yonathan Palinggi, menyampaikan bahwa dinamika profesi guru belakangan ini menuntut organisasi untuk hadir lebih kuat dalam melindungi anggotanya.
Ia menegaskan bahwa PGRI tidak ingin lagi melihat guru bekerja dalam situasi serba cemas akibat persoalan yang bukan berasal dari tugas mengajar.
“Ke depan kami ingin memastikan setiap guru dapat menjalankan profesinya tanpa gangguan apa pun. Jika ada persoalan, LKBH akan langsung turun memberikan pendampingan,” ujarnya.
Langkah perlindungan ini akan berjalan seiring upaya PGRI memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Prof. Yonathan menilai bahwa isu insentif, tunjangan profesi, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer tetap menjadi agenda utama organisasi pada tahun mendatang.
Ia menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan adalah fondasi untuk mencetak generasi yang berkualitas.
“Kalau ingin anak-anak kita tumbuh cerdas, maka hal pertama yang harus dijaga adalah gurunya—pendidikannya, kompetensinya, dan kesejahteraannya. Ini akan terus kami perjuangkan,” tegasnya.
Prof. Yonathan menambahkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 membuka peluang besar bagi profesi guru untuk memainkan peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
Semua pihak dinilai perlu memastikan bahwa guru mendapatkan dukungan berkelanjutan agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan masa depan. Di tingkat daerah, PGRI Kaltim melihat bahwa berbagai kebijakan pemerintah provinsi—terutama program pendidikan gratis Gratispol serta peningkatan fasilitas sekolah—akan membawa pengaruh signifikan pada daya saing pendidikan di Kalimantan Timur.
Upaya ini dibangun demi menempatkan Kaltim sebagai kandidat kuat barometer pendidikan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
“Jika Kaltim mampu mencapai standar itu, provinsi lain seperti Jakarta, Sumatera, atau Sulawesi akan menjadikan Kaltim sebagai kiblat pendidikan. Karena itu, penguatan SDM dan infrastruktur harus mulai disiapkan dari sekarang,” tuturnya.
Ia menyatakan optimisme bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan gubernur saat ini memberi peluang besar bagi percepatan pembangunan pendidikan.
Mulai dari peningkatan kompetensi guru, perbaikan fasilitas, hingga perluasan kebijakan pendidikan gratis dipandang sebagai fondasi kuat bagi pemerataan kualitas pendidikan.
Prof. Yonathan menegaskan bahwa peran guru akan tetap menjadi kunci dalam seluruh proses kemajuan pendidikan. Ia memastikan PGRI Kaltim akan terus memperluas kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan profesi guru memperoleh perhatian, penghargaan, dan perlindungan yang memadai.
Tim Redaksi/46/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
