Portalborneo.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menuntaskan persiapan akhir untuk pelaksanaan program pendidikan gratis Gratispol tahun 2026. Program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Kaltim ini diproyeksikan berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan tanpa hambatan administratif seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk mengakomodasi kebutuhan sekitar 124.000 mahasiswa penerima bantuan.
Menurut Dasmiah, alokasi anggaran tersebut sudah disusun untuk mencakup pembiayaan kampus pada dua semester sekaligus, yakni ganjil dan genap. Dengan perencanaan ini, mahasiswa tidak lagi mengalami masa tunggu yang panjang atau ketidakpastian terkait pencairan dana bantuan.
“Semua kebutuhan sudah kita masukkan sejak awal tahun. Jadi, prosesnya lebih aman, tidak ada lagi yang menunggu perubahan anggaran,” jelasnya.
Kebijakan baru ini juga memastikan bahwa mahasiswa tidak perlu lagi menalangi biaya UKT. Dana bantuan akan disalurkan lebih terjadwal sehingga perguruan tinggi diminta ikut menyesuaikan kebijakan penagihan UKT di awal tahun.
Dasmiah menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak kampus sangat penting agar tidak muncul beban tambahan bagi mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Selama ini, beberapa kampus meminta pembayaran di pertengahan Januari. Padahal, dana pemerintah biasanya cair di akhir Desember atau awal Februari. Karena itu kami berharap perguruan tinggi memberi kelonggaran. Ini demi kepentingan mahasiswa kita,” ujarnya.
Pendaftaran penerima Gratispol 2026 sudah mulai berjalan sejak awal Desember. Mahasiswa yang akan masuk semester 4, 6, dan 8 dapat langsung mengikuti jalur pendaftaran online melalui tautan resmi yang segera dibuka.
Sementara mahasiswa yang sebelumnya telah terdaftar dalam program cukup melakukan verifikasi ulang, tanpa harus mengulang seluruh prosedur administrasi dari awal.
Pemprov Kaltim juga menekankan pentingnya menjaga kualitas akademik. Meski IPK tidak menjadi persyaratan utama, Pemprov telah sepakat dengan perguruan tinggi untuk tetap memantau prestasi mahasiswa secara berkala.
“Kami ingin memastikan penerima bantuan tetap menjaga tanggung jawab akademik mereka. IPK harus stabil, jangan sampai turun. Ini juga bagian dari pembinaan,” tambah Dasmiah.
Dengan skema anggaran yang lebih terencana, mekanisme pendaftaran yang semakin mudah, serta dukungan perguruan tinggi, Gratispol 2026 diprediksi menjadi salah satu program pendidikan terbesar di Kaltim.
Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga melahirkan lulusan yang siap bersaing dan ikut memperkuat pembangunan daerah di masa mendatang.
Tim Redaksi/61/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
