Portalborneo.id,Samarinda – Upaya Pemprov Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan hasil signifikan.
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan sepanjang 2025 diperkirakan nyaris mencapai penuntasan penuh, dengan realisasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitrah Firnanda, menyampaikan bahwa capaian program tahun berjalan telah “mendekati 100 persen”.
Ia memastikan distribusi bantuan berlangsung merata dan sesuai peta kebutuhan masing-masing daerah, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat.
Untuk 2025, PUPR-Pera mengalokasikan sekitar Rp25 miliar guna menyasar 1.000 unit rumah. Dalam skemanya, setiap unit menerima dukungan sekitar Rp25 juta, yang digunakan untuk memperbaiki struktur bangunan agar aman, sehat, dan layak huni.
“Realisasinya hampir tuntas dan tersebar di seluruh kabupaten/kota,” ujar Fitrah saat ditemui di lingkungan kantor dinas.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tahun ini berjalan lancar meski sejumlah wilayah menghadapi tantangan teknis di lapangan. Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam program RTLH.
Pemerintah berencana menaikkan nominal bantuan per unit menjadi Rp35 juta, menyesuaikan dengan kenaikan harga material dan kebutuhan perbaikan yang lebih komprehensif.
Skema baru ini diharapkan mampu memberikan hasil rehabilitasi yang lebih optimal. Meski begitu, dinamika anggaran membuat jumlah penerima program kemungkinan harus disesuaikan.
Semula Dinas PUPR-Pera menargetkan sekitar 500 unit rumah yang akan ditangani pada 2026. Namun setelah adanya pemangkasan anggaran, target tersebut belum dapat dipastikan kembali.
“Awalnya kami rencanakan 500 unit, tapi pasca pemotongan anggaran, kami belum bisa menentukan angka final. Yang pasti, volumenya pasti berkurang,” jelas Fitrah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menetapkan penerima RTLH tahun depan. Prioritas akan diberikan pada daerah dan keluarga dengan kondisi hunian yang dinilai paling mendesak untuk diperbaiki.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Kaltim tetap menempatkan perbaikan kualitas hunian sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Program RTLH dipandang sebagai intervensi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.
Fitrah mengatakan pihaknya masih menunggu angka final dalam APBD 2026 sebelum mengumumkan jumlah rumah yang akan direhabilitasi. Namun ia memastikan pelaksanaan program tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih disesuaikan.
Dengan capaian 2025 yang hampir menyentuh target penuh dan rencana kenaikan nilai bantuan di 2026, Pemprov Kaltim berharap program RTLH dapat terus memberikan dampak nyata di tengah tekanan anggaran.
Pemerintah menegaskan bahwa standar kelayakan hunian tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan sosial di Kaltim.
Tim Redaksi/77/ Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
