Portalborneo.id, Kutai Timur – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah proaktif dalam memantau dan mengawal kuota pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah administrasinya. Pengawalan ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor usaha.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu kelangkaan BBM non-subsidi jenis Pertamax telah menjadi perhatian serius di Kutai Timur. Kondisi ini membuat Kepala Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadani, segera melakukan komunikasi dan pengawalan intensif kepada pihak Pertamina untuk mencari solusi.
Nora Ramadani mengungkapkan bahwa kelangkaan Pertamax telah berlangsung selama kurang lebih tiga minggu terakhir. Situasi ini bahkan telah sampai ke telinga pimpinan daerah, menunjukkan bahwa dampak kelangkaan sudah dirasakan luas oleh masyarakat Kutim.
Menanggapi keluhan yang ada, Kepala Disperindag memberikan penjelasan mengenai akar permasalahan suplai BBM tersebut. Ia menyebutkan bahwa hambatan utama terletak pada aspek logistik dan transportasi pengiriman. “Dua hari lalu Pak Bupati juga bertanya demikian, saya sampaikan bahwa ada kendala kapal pengangkut,” ujar Nora, Selasa (25/11/2025).
Kendala utama dalam suplai BBM non-subsidi ke Kabupaten Kutai Timur ternyata berkaitan dengan gangguan jalur pelayaran di perairan sekitar Kalimantan Timur. Suplai terhambat karena masalah transportasi laut yang tak terduga.
Dilaporkan bahwa terdapat beberapa kapal tongkang pengangkut batu bara yang mengalami kandas di Muara Balikpapan. Insiden ini secara efektif menghalangi jalur masuk kapal pengangkut BBM atau tanker milik Pertamina menuju Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, dampak dari kendala logistik ini tidak hanya dirasakan oleh Kutai Timur. Nora Ramadani mengakui bahwa kelangkaan BBM Pertamax juga terjadi di wilayah lain yang berdekatan. Ia menjelaskan, “Ia mengaku tak hanya Kutai Timur yang terdampak, Bontang dan Samarinda juga terjadi kelangkaan BBM Pertamax.”
Setelah berkoordinasi, pihak Pertamina telah meminta waktu tertentu untuk mengatasi hambatan kapal kandas dan memastikan jalur distribusi dapat kembali normal. Diperkirakan, penormalan distribusi BBM akan memakan waktu dua hingga tiga hari ke depan.
Sambil menunggu distribusi pulih, Disperindag Kutim fokus pada upaya mitigasi dampak di darat, terutama terkait keamanan dan ketertiban umum. Prioritas utama adalah mencegah penumpukan kendaraan di area publik.
Untuk itu, Disperindag telah menjalin komunikasi aktif dengan pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepolisian Lalu Lintas (Lantas), guna mengatur antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Saat ini yang kami upayakan agar tidak terjadi antrean yang menumpuk di tepi jalan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, sehingga kami komunikasi dengan Dishub dan Lantas.” pungkasnya. (ADV).
