Portalborneo.id, Jakarta – Program Gratispol Pendidikan yang menjadi andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapat perhatian.
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin, menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan mulia, namun perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar adil dan tepat sasaran.
Sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bagian dari partai pengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilkada Kaltim 2024, Syafruddin menegaskan bahwa dukungan politik tidak menghilangkan kewajiban untuk mengingatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, Gratispol lahir dari semangat pemerataan akses pendidikan. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi justru berpotensi menimbulkan ketimpangan rasa keadilan.
“Kalau semua dibiayai tanpa melihat mampu atau tidak, ini jadi problem. Yang seharusnya diprioritaskan justru masyarakat tidak mampu,” ujarnya.
Syafruddin menilai, pendekatan universal dalam Gratispol perlu dikaji ulang. Ia bahkan menyinggung fenomena di mana peserta didik dari keluarga mampu juga ikut menikmati fasilitas pembiayaan pendidikan.
“Saya sendiri kaget ketika mendapati biaya pendidikan anak saya sudah terkonfirmasi terbayarkan. Ini menunjukkan programnya menyasar semua, tanpa seleksi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi perbedaan perlakuan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah. Menurutnya, Gratispol belum sepenuhnya dirasakan merata karena hanya berlaku bagi perguruan tinggi tertentu yang memiliki kerja sama dengan Pemprov Kaltim.
“Kalau mau disebut gratis penuh, seharusnya semua anak Kaltim yang ber-KTP Kalimantan Timur, kuliah di mana pun, mendapatkan hak yang sama. Jangan dibatasi oleh kerja sama kampus,” tegas Syafruddin.
Terkait pelaksanaan teknis program yang berada di bawah kewenangan OPD, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Syafruddin menilai hal tersebut bukan ranahnya sebagai anggota DPR RI. Namun ia menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada kepala daerah sebagai pemilik kebijakan.
“Teknis itu pelaksana. Pemilik programnya adalah gubernur dan wakil gubernur. Yang paling penting, evaluasi harus dilakukan secara berkala, baik per semester maupun per tahun,” pungkasnya.
Tim Redaksi
