PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengintensifkan langkah jemput bola ke pemerintah pusat melalui agenda roadshow ke sejumlah kementerian guna membuka peluang bantuan program dan alternatif pembiayaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, telah menjalin koordinasi langsung dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan disusul audiensi ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan pada pekan mendatang.
“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” ujarnya, Jumat (7/11/2026).
Upaya lobi lintas sektor tersebut mulai membuahkan hasil konkret, antara lain melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kukar. Di sektor kelautan, Pemkab Kukar mendorong bantuan armada kapal tangkap serta penyempurnaan sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih—jumlah terbanyak di Kalimantan Timur—agar dilengkapi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Dengan begitu, masyarakat nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Kukar mengajukan dukungan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di depan RSUD AM Parikesit. Sementara bersama Kementerian Keuangan dan dukungan anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, pemerintah daerah mengupayakan percepatan penyaluran dana kurang salur serta skema pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk penanganan kebakaran permukiman padat penduduk.
Dukungan pembiayaan alternatif tersebut diproyeksikan untuk menuntaskan sejumlah proyek konektivitas strategis berbiaya besar, meliputi ruas jalan Sebelimbingan, Muarawis–Kota Bangun, akses Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, Salo Cella–Batu-Batu, hingga Santan Ulu–Santan Ilir.
“Ini lagi kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita. Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” jelasnya.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab Kukar turut mengantisipasi proyeksi fenomena iklim dari BMKG dengan memetakan sejumlah lubang bekas tambang (void) potensial untuk diolah menjadi saluran irigasi penopang kawasan persawahan.
“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita, itu akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran sehingga air-air itu bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Kukar bersama anggota DPR RI Syafruddin juga menjajaki ruang rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI agar daerah tidak sekadar bergantung pada dana bagi hasil royalti, melainkan turut berperan sebagai pelaku usaha langsung di sektor batu bara, migas, dan perkebunan kelapa sawit demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, mimpi kita bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi kita juga menjadi pelaku usaha langsung. Hasilnya itu bisa menjadi pendapatan asli daerah. Itu yang ingin kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya.
Pemkab Kukar terus memperluas sinergi bersama kementerian terkait dan perwakilan legislatif pusat guna mempercepat realisasi infrastruktur strategis serta memperkuat kemandirian fiskal daerah (Adv/diskominfokukar).

