Pemkab Kukar Siapkan Penataan Bertahap 219 Bangunan di Bantaran Sungai Tenggarong

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mematangkan rencana penataan kawasan permukiman dan usaha di bantaran Sungai Tenggarong, tepatnya di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan, yang menyasar 219 bangunan secara bertahap.

Program penataan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembenahan estetika lingkungan tepian sungai, tetapi juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan bahwa area penanganan telah dibagi ke dalam tiga segmen berdasarkan kondisi dan sebaran bangunan di sepanjang garis sempadan sungai.

“Segmen satu sudah bersih dari Jembatan Taman Musik. Segmen dua antara blok terakhir sampai jembatan sebelah kanan kalau kita dari Kartini. Segmen tiganya yang dari sebelah kiri sampai Jembatan Mangkuraja, jembatan besi,” jelas Aidil, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan hasil pendataan dan survei lapangan, mayoritas dari 219 bangunan terdampak difungsikan sebagai tempat usaha kuliner maupun perdagangan nonmakanan. Secara umum, masyarakat menyatakan kesediaan untuk direlokasi dengan harapan lokasi pengganti tetap berada di wilayah Tenggarong, mudah diakses, dan dekat dengan peluang ekonomi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kukar mengarahkan rencana lokasi relokasi ke kawasan Jongkang yang dinilai memiliki hamparan lahan memadai serta masuk dalam rencana pengembangan zona permukiman baru.

“Insyaallah positif, luasan lahannya bisa mencukupi. Karena memang tadi termasuk zona selatan, kawasan permukiman baru atau kota baru. Nanti kita bersama Bappeda terkait seperti apa rancangan yang diminta untuk dibuat detailnya,” ungkapnya.

“Jadi nanti ada kawasan perumahan, permukiman juga ada kawasan industri dan kawasan yang nanti kita akan coba mengkaji ulang lagi,” tambahnya.

Saat ini, rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan periode 2027–2029 tersebut masih berada pada tahap penyempurnaan administrasi dan sinkronisasi kewenangan lintas instansi, mengingat penanganan tepian sungai melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kategori kawasan kumuh di atas 10 hektare.

“Jadi kami masih komunikasi dan melengkapi dokumen-dokumennya. Mudah-mudahan tahun ini selesai, kita akan melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat yang tinggal di Kartini dan Panjaitan,” tutup Aidil.

Pemkab Kukar terus menyelaraskan dokumen teknis serta komunikasi lintas sektor sebelum menggelar sosialisasi lanjutan guna memastikan penataan kawasan tepian Sungai Tenggarong berjalan humanis dan tertata (Adv/diskominfokukar).

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.