PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng dunia usaha untuk menekan volume timbulan sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sampah domestik bersama PT Petrolog Indah di Kantor DLHK Kukar, Senin (9/11/2026).
Kolaborasi strategis tersebut mengarahkan perusahaan agar menerapkan prinsip pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari tahap pemilahan hingga pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis.
Plt Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini berfokus pada sampah domestik hasil aktivitas perkantoran maupun karyawan perusahaan—di luar mekanisme khusus limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)—serta mendorong sinergi antara perusahaan di wilayah Kecamatan Muara Badak tersebut dengan bank sampah masyarakat setempat.
“Sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan ataupun ditingkatkan nilai ekonomisnya, itu silakan nanti ditingkatkan ataupun dikerjasamakan. Supaya tidak semua sampah yang dihasilkan oleh perusahaan yang punya nilai itu langsung dibuang ke TPA,” jelas Yudiarta.
Yudiarta menegaskan bahwa kesepakatan ini harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan, sekaligus menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kukar agar turut membangun kemitraan pengelolaan sampah mandiri.
“Harapan kami tentu saja PKS ini tidak hanya sebuah kesepakatan, tetapi bisa diimplementasikan, bisa diterapkan, dan kami berharap ada manfaat ataupun nilai tambah yang kita peroleh dari PKS ini,” tegasnya.
“Kami terus ke depan akan mendorong perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kukar ini untuk bisa mengelola sampah mereka sendiri, dan bisa dibuat dalam bentuk sebuah kerjasama,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, General Manager PT Petrolog Indah, Achmad Zaini, menyatakan komitmen penuh perusahaan dalam mematuhi regulasi pengelolaan lingkungan daerah dengan memilah sampah bernilai ekonomis untuk dikerjasamakan bersama bank sampah warga, sehingga hanya residu akhir yang dikirimkan ke TPA milik pemerintah daerah.
“Ada beberapa arahan, ada beberapa aturan juga yang berlaku di perda dan lain-lain, itu yang kita akan jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
“Jadi kita memastikan bahwa seluruh limbah atau sampah itu sudah kita pilah dulu, kita olah, dan yang paling akhir yang tidak bisa diapakan-apakan lagi kita akan kirim ke TPA dari daerah atau yang dikelola oleh dinas,” ungkapnya.
“MOU ini salah satunya, bentuk kami juga akan follow sama aturan, Ikut sama regulasi dan lain-lain. Apa yang ada di pemerintah, apa yang ada di daerah kita akan lakukan,” tegasnya.
DLHK Kukar terus memperluas kemitraan bersama sektor swasta dan bank sampah masyarakat guna mengurangi beban TPA serta mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara (Adv/diskominfokukar).

