Portalborneo.id, Samarinda – Dinamika kebijakan pendidikan nasional yang kerap berubah seiring pergantian menteri menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia menilai, fluktuasi kebijakan ini menyulitkan daerah untuk membangun sistem pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Setiap kali menteri berganti, pasti ada kebijakan baru. Kita di daerah jadi seperti harus terus menyesuaikan, padahal belum tentu cocok dengan kondisi lokal,” ujar Anhar.
Situasi ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin kualitas pendidikan bagi anak-anak Samarinda. Ia menegaskan, meski kebijakan nasional berada di luar kendali daerah, pemerintah kota tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan fasilitas pendidikan tetap memadai.
“Selama pusat sibuk mengganti metode atau sistem, kita di daerah tidak boleh diam. Kita harus fokus memperbaiki yang ada di wilayah kita, terutama soal infrastruktur,” kata Anhar.
Ia mencontohkan banjir yang kerap terjadi di Samarinda akibat curah hujan tinggi, yang turut mengganggu proses belajar mengajar di sejumlah sekolah. Anhar menyebut hal ini semestinya bisa diminimalisasi jika ada perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur pendidikan.
“Sekolah-sekolah kita bisa jadi korban kalau banjir terus dibiarkan. Ini tantangan nyata bagi pemerintah daerah,” lanjutnya.
Anhar menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sektor pendidikan, termasuk menciptakan ruang belajar yang nyaman tanpa terlalu bergantung pada instruksi pusat.
“Tujuan akhirnya sederhana, bagaimana anak-anak Samarinda bisa belajar dengan tenang dan nyaman, meskipun arah kebijakan nasional berubah-ubah,” pungkasnya. (Adv)
