Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, mengkritik ketidaksesuaian penanganan jalan nasional yang justru membebani anggaran pemerintah daerah. Ia menilai banyak ruas jalan yang secara administratif berstatus nasional, tapi pemeliharaan dan perbaikannya tetap dibebankan kepada provinsi dan kabupaten.
“Beberapa ruas jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pusat, justru diperbaiki menggunakan dana APBD. Ini menjadi keluhan di daerah kami,” ungkap Guntur usai rapat kerja, Rabu (21/5/2025).
Guntur mencontohkan ruas Loa Janan–Museum Mulawarman di Tenggarong yang sering rusak dan mengalami longsor, namun penanganannya tetap harus ditanggung pemerintah daerah.
“Kami harus turun tangan setiap ada kerusakan, padahal statusnya jalan nasional,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan ketidakseimbangan antara kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan nasional dari sektor migas dan tambang dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat yang belum memadai.
“Kaltim adalah tulang punggung ekonomi nasional, tapi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan masih tertinggal,” katanya.
Guntur mendorong agar dilakukan pembaruan data dan evaluasi status jalan nasional di Kaltim agar perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran bisa lebih tepat sasaran.
“Koordinasi antara daerah dan pusat harus diperkuat supaya anggaran daerah tidak terpakai untuk jalan yang bukan kewenangannya,” ujarnya.
Ia juga meminta keterlibatan Bappenas dan kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara struktural dan menegakkan keadilan fiskal demi pembangunan yang merata.
Tim Redaksi (Adv 52/Fr)
