Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi III, Apansyah, menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang tertinggal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sorotan ini disampaikan usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumat (23/5/2025).
Apansyah menegaskan banyak permasalahan mendesak seperti jalan rusak parah, minimnya akses air bersih, dan distribusi listrik yang belum merata.
“Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Jalur utama tersebut sangat penting bagi masyarakat dan aktivitas industri tambang, namun mengalami kerusakan berat. DPRD sudah memanggil PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk meminta pertanggungjawaban, namun KPC belum memberikan jawaban pasti karena masih menunggu izin formal terkait perbaikan jalan.
Selain itu, Apansyah menyebut pembangunan konektivitas antarwilayah tengah diupayakan, salah satunya dengan proyek Jembatan Nibung yang ditargetkan selesai tahun ini dan penghubung jalan provinsi antara Kutim dan Berau yang diharapkan rampung pada 2026.
Tak hanya Kutim, wilayah Berau dan Bontang juga menghadapi persoalan serupa, terutama banjir akibat drainase buruk. DPRD Kaltim mendorong normalisasi drainase sebagai solusi.
“Kita sudah memanggil pihak KPC tanggung jawabnya seperti apa, Untuk jalan Sangatta – Rantau Pulung juga hancur, Sangatta – Bengalon juga hancur hari ini,” tegas Apansyah.
DPRD Kaltim terus menekan perusahaan tambang agar bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur publik yang terjadi.
Tim Redaksi (Adv 60/Rsk)
