Samarinda – Menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, peran Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru dinilai sangat strategis. Namun, kesiapan itu tidak bisa hanya mengandalkan semangat daerah, melainkan harus didukung oleh perencanaan infrastruktur dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Menurutnya, konektivitas wilayah harus menjadi prioritas agar proses transisi menuju ibu kota baru dapat berjalan optimal.
“Balikpapan harus lebih siap menjadi pintu gerbang IKN, namun untuk mewujudkan hal itu, kita tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sabaruddin, Senin, (20/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar relokasi administratif, tetapi merupakan transformasi kawasan yang memerlukan integrasi menyeluruh antarwilayah.
“Pembangunan IKN harus dilihat sebagai sistem kawasan. Artinya, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara harus bersinergi secara efisien,” tambahnya.
Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan mencakup konektivitas jalan, pelabuhan, bandara, serta pelayanan publik seperti air bersih, transportasi massal, dan perumahan. Sabaruddin mengingatkan, tanpa penguatan koordinasi sejak awal, potensi ketimpangan pembangunan akan semakin besar.
“Agar Balikpapan dan wilayah sekitarnya benar-benar siap menyambut kehadiran ibu kota negara baru,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 45/Rsk)
