Portalborneo.or.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan serapan anggaran yang rendah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka merencanakan untuk menjalin kerjasama erat dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Seno Aji, Wakil Ketua Komisi DPRD Kaltim, telah dengan tegas menyuarakan kebutuhan akan tindakan yang terukur untuk menghadapi masalah ini. Ia menegaskan peran vital DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Selaras dengan komitmen ini, Seno Aji menekankan perlunya perencanaan tindakan yang strategis sebelum pergantian tahun guna memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
“Beberapa OPD yang menjadi sorotan dalam kasus ini meliputi Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat) Kaltim dan Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltim,” sebut Seno.
Seno Aji memahami pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap kinerja dan capaian anggaran OPD ini dalam upaya mendorong akuntabilitas dan perbaikan penggunaan dana publik.
Selain itu, dalam melihat faktor yang mempengaruhi serapan anggaran, ditemukan bahwa proses pembayaran kepada pihak ketiga masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. BPKAD Kaltim (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) telah memberikan informasi yang menggarisbawahi perlunya menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan serapan anggaran.
DPRD Kaltim percaya bahwa melalui kerjasama erat dengan Pj Gubernur Kaltim, mereka dapat menghasilkan solusi yang dapat mengatasi masalah serapan anggaran yang rendah di OPD. Tujuan mereka adalah memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan seefisien mungkin untuk masyarakat dan pembangunan daerah.
Upaya ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi serapan anggaran, termasuk evaluasi proses pembayaran kepada pihak ketiga.
DPRD Kaltim tetap komitmen untuk memantau perkembangan dan menyediakan solusi yang terbaik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah di Kaltim, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah.
(ADV/DPRD/FRC/58)
