Portalborneo.or.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima dengan hangat kunjungan istimewa dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) pada malam Selasa (7/11/2023).
Baharuddin Demmu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, secara langsung menyambut kunjungan dalam silaturahmi di Ruang VIP Gedung D, Lantai 6 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Demmu menyambut tamu dengan semangat, menyebut kebahagiaan atas kunjungan akademisi ke kantor DPRD Kaltim. Pertemuan ini dianggap sebagai ajang silaturahim, diskusi, dan sarana tukar pikiran antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan para pakar hukum dari Universitas Mulawarman dan ALHI.
Dalam sambutannya, Demmu menekankan pentingnya peran dan kontribusi pemikiran akademisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam konteks hukum.
“Setiap kebijakan dan tugas pemerintahan tidak dapat terlepas dari aspek hukum. DPRD Kaltim menyatakan keterbukaannya terhadap saran, masukan, dan kritikan membangun dari para akademisi hukum untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltim menyambut baik pelaksanaan kegiatan seminar Internasional dan rapat kerja nasional ALHI di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mereka mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap agar dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas fakultas hukum di Kalimantan Timur. Ketua Komisi I DPRD Kaltim mengharapkan bahwa hasil kegiatan ini dapat memberikan dampak positif secara luas bagi masyarakat.
Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada akademisi FH Unmul. Baharuddin Demmu menyerahkan cinderamata kepada Dekan FH Unmul Mahendra Putra Kurnia, sementara Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin S., menyerahkan kepada Ketua ALHI Juajir Sumardi.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga pendidikan tinggi dan memperkuat hubungan antara legislatif dan akademisi. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan hukum di daerah ini.
(ADV/DPRD/FRC/92)
