Samarinda – Maraknya kasus kekerasan dan perundungan antar siswa di lingkungan sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendapat sorotan dari DPRD Provinsi. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan pihaknya siap membahas persoalan ini bersama Dinas Pendidikan, meski hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk.
“Nanti coba kita bicarakan dengan programnya dinas,” kata Hasanuddin saat ditemui usai agenda DPRD, Jumat, (23/5/2025).
Fenomena perundungan di Kaltim disebut kian mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang melibatkan siswa lintas jenjang hingga terjadi saat jam pelajaran berlangsung, bahkan ada yang viral di media sosial, memicu keresahan publik dan dorongan penanganan yang lebih serius dari pemerintah.
Meski belum ada pembahasan khusus di DPRD, Hasanuddin menyebut keterlibatan legislatif tetap dimungkinkan bila masyarakat atau sekolah menyampaikan pengaduan formal.
“Kita belum bisa bahas secara spesifik soal itu karena belum ada laporan resmi. Itu kan juga nanti ada komisinya yang membahas,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan bahwa di daerah lain, seperti Jawa Barat, telah diterapkan program intervensi semacam “Barak” untuk menangani pelaku perundungan. Namun menurutnya, Kaltim perlu merumuskan pendekatan sendiri sesuai karakteristik lokal.
“Mungkin pemerintah provinsi punya ide sendiri, mungkin dari gubernur, karena dialah yang akan mengeksekusi,” pungkasnya.
Hasanuddin menegaskan, DPRD Kaltim terbuka menerima aspirasi dari masyarakat, organisasi, hingga orang tua siswa untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna menekan angka perundungan di sekolah.
Tim Redaksi (Adv 51/Rsk)
