Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah turut berdampak pada tingkat hunian (okupansi) hotel di berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Penurunan aktivitas pemerintahan di luar kantor membuat industri perhotelan ikut terdampak lesu.
Hasanuddin menyebutkan, turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian kegiatan, termasuk mengurangi penyelenggaraan acara di hotel.
“Artinya ada penurunan karena efisiensi. Tahun ini kurang lebih Rp700 miliar dipangkas. Pemerintah sekarang lebih jarang adakan kegiatan di hotel,” kata pria yang akrab disapa Hamas itu, Senin (5/5/2025).
Sebagai alternatif, kegiatan kini lebih sering digelar di aula kantor kedinasan, seperti Lamin dan Odah Etam di Kantor Gubernur Kaltim. Bahkan kunjungan kerja dari luar daerah pun turut dibatasi, menambah tekanan pada sektor perhotelan.
Menurut Hamas, kebijakan ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh dinamika global seperti ketegangan geopolitik dan kelangkaan pangan akibat pembatasan ekspor oleh negara pengimpor.
Namun demikian, ia menilai efisiensi tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak memotong anggaran secara total.
“Efisiensi perlu, tapi jangan sampai 100 persen. Ini sudah berdampak pada ekonomi lokal, terutama hotel dan sektor jasa,” ujarnya.
Hamas berharap setelah kondisi global dan fiskal stabil, perekonomian daerah—termasuk sektor perhotelan—bisa segera pulih.
“Mudah-mudahan semuanya segera usai, dan ekonomi kembali bergairah,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 31/Rsk)
