Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan segera menindaklanjuti komitmen hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) bermasalah. Desakan ini menyusul belum adanya panduan teknis atau pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Dalam RDP yang digelar sebelumnya, Pertamina menyatakan kesediaannya untuk memberikan layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan bermotor secara gratis jika terbukti kerusakan disebabkan oleh BBM bermasalah. Namun hingga kini, implementasi dari komitmen tersebut masih belum terlihat.
“Kan kita semua sudah bersepakat dan bertanda tangan dalam berita acara, artinya itu harus dilaksanakan secepatnya,” tegas Sabaruddin, Jumat (11/4/2025).
Ia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai teknis pelaksanaan atau bentuk layanan perbaikan yang dijanjikan. Padahal, masyarakat yang terdampak sudah lama menunggu kepastian dari Pertamina.
“Mungkin kita bisa beri waktu beberapa hari ini untuk pihak Pertamina melakukan komunikasi dengan pihak dealer resmi,” ujarnya.
Kendati memberikan kelonggaran waktu, Sabaruddin menegaskan bahwa Komisi II akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Ia menyebut, persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga dan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab.
“Di balik persoalan ini, ada harapan masyarakat akan solusi nyata. Jadi jangan ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 29/Rsk)
