Samarinda – Target pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Timur sebesar 1 persen disambut kritis oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai target tersebut ambisius dan hanya bisa dicapai jika ada sinergi nyata antarinstansi serta pengawasan ketat di lapangan.
“Menurunkan angka kemiskinan 1 persen itu tidak mudah. Semua pihak harus saling mengawasi dan mengingatkan agar program-program yang ada benar-benar berjalan efektif,” tegas Ananda dalam program Dialog Publika TVRI Kaltim bertema “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan”, Kamis (8/5/2025).
Menurut Ananda, indikator statistik sering kali tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi di masyarakat. Ia mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan tidak sekadar mengandalkan angka, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya berpatokan pada data. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program itu,” ujarnya.
Dialog yang digelar di Studio I TVRI Kaltim itu juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Sosial Kaltim, Badan Pusat Statistik, dan akademisi Universitas Mulawarman. Mereka membahas perlunya pendekatan lintas sektor untuk mengatasi kesenjangan sosial, termasuk pembenahan data, penyempurnaan program bantuan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Dengan tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks, Ananda menegaskan bahwa transparansi dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar upaya menurunkan kemiskinan tak hanya berhasil di atas kertas, tapi juga terasa nyata di kehidupan warga.
Tim Redaksi (Adv 2/Rsk)
