Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Rabu (21/5/ 2025) lalu, guna membahas sinkronisasi program dan distribusi bantuan pendidikan di Kaltim.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi IV H. Baba bersama Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi IV Darlis Pattaloni, serta anggota Fadly Imawan. Mereka diterima langsung oleh Vivi Andriyani, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, serta perwakilan Dinas Pendidikan Balikpapan.
Ketua Komisi IV, H. Baba menegaskan bahwa pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kaltim, meski APBD tahun 2025 mengelola sekitar Rp21 triliun. Ia berharap pemerintah pusat bisa mendistribusikan anggaran dan program secara lebih adil, terlebih Kaltim akan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pendidikan adalah kunci pemberdayaan masyarakat. Akses yang merata akan mempersempit kesenjangan sosial,” tegasnya.
Vivi menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional ke depan menekankan peningkatan kualitas pendidikan, selaras dengan RPJMN 2025–2029. Bantuan akan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana pendidikan di kawasan 3T dan daerah rawan bencana.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBD, agar tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif,” pungkas H. Baba.
Tim Redaksi (Adv 44/Fr)
