Samarinda – Distribusi gas LPG 3 kilogram atau gas melon rupanya belum sepenuhnya berjalan lancar. Bahkan harganya masih belum stabil. Fenomena ini kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Legislator Basuki Rahmat mengusulkan pengetatan pengawasan distribusi gas LPG 3 kilogram sebagai respons terhadap kelangkaan gas tersebut di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Pengetatan ini dianggap sebagai solusi utama untuk memastikan distribusi gas melon agar sesuai sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menyatakan bahwa inspeksi mendadak atau sidak ke lapangan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
“Satu-satunya solusi saat ini adalah sidak lapangan,” ujar Laila Fatihah pada Selasa (20/6/2023) malam.
Menurut Laila Fatihah, kelangkaan gas LPG 3 kilogram terjadi akibat kurangnya pengawasan lapangan, terutama terkait pembeli yang bukan warga miskin.
“Permasalahannya sekarang adalah orang-orang yang bukan warga miskin menggunakan gas elpiji. Seharusnya, mereka tidak boleh menggunakannya, tapi karena ikut-ikutan, warga miskin yang terdampak,” jelasnya.
Laila Fatihah menekankan bahwa solusi permasalahan ini tidak hanya melibatkan kontroling tetapi juga sidak lapangan.
“Solusinya terletak pada kontroling dan penindakan,” tambahnya.
Terkait sidak lapangan, Laila menginformasikan bahwa pihak Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) akan melakukan sidak lapangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan gas LPG 3 kilogram selain warga miskin. “Hiswana Migas dan Pertamina akan turun ke lapangan dengan membawa tabung besar untuk melakukan sidak. Mereka akan melakukan pemeriksaan terutama pada tempat seperti kafe yang menggunakan gas 3 kilogram, dan jika ditemukan, akan segera diganti,” ungkap Laila Fatihah.(adv/dprdsamarinda)
