Portalborneo.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD mengambil langkah serius dalam melakukan efisiensi anggaran. Upaya ini bukan hanya sekadar memangkas pengeluaran, melainkan strategi untuk mengarahkan penggunaan dana publik agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan bahwa efisiensi ini menjadi bagian dari respon atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk mengatur ulang belanja mereka.
“Langkah ini menyasar pos-pos anggaran yang sifatnya tidak urgen, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya-biaya operasional yang tidak berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Helmi.
Menurutnya, target efisiensi anggaran di Samarinda dipatok mencapai Rp75 miliar. Nominal itu bisa tercapai bila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut melakukan pemangkasan anggaran secara proporsional.
“Kalau setiap OPD bisa melakukan efisiensi sekitar Rp2 miliar, maka penghematan bisa mendekati Rp60 miliar. Kita evaluasi lagi, karena masih berproses,” jelasnya.
DPRD berencana menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan para OPD guna membahas implementasi teknis dari kebijakan tersebut. Helmi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas daerah.
“Kita pastikan bahwa proyek strategis tetap jalan, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Justru efisiensi ini dilakukan agar dana bisa dialihkan ke sektor-sektor tersebut,” imbuh Helmi.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya menekan anggaran untuk kegiatan seremonial dan program yang belum mendesak. Ini dinilai sebagai langkah awal menuju tata kelola keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Cash flow keuangan kita masih sehat, tetapi perlu dikawal. Jangan sampai ada belanja yang tidak membawa dampak nyata. Setiap rupiah harus dihitung dan harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat,” tegasnya.
Helmi juga menambahkan bahwa kebijakan ini tidak eksklusif diterapkan di Samarinda. Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah untuk mengedepankan efisiensi demi menjaga stabilitas fiskal nasional. (Adv)
