Portalborneo.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat tak akan mengganggu komitmen daerah dalam membangun ketahanan pangan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), program strategis seperti pembangunan lumbung padi dan lantai jemur tetap menjadi prioritas utama di 2025.
Kepala Dinas Ketapang Kukar, Sutikno, menyatakan bahwa pihaknya tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur pangan yang mendukung swasembada di tingkat desa, meski ada instruksi pengendalian belanja dari pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Penghematan berlaku hanya pada kegiatan perjalanan dinas dan kebutuhan operasional lainnya. Tetapi program-program ketahanan pangan tetap kami jalankan sesuai rencana,” ujar Sutikno, Selasa (4/3/2025).
Ia menambahkan bahwa pembangunan lumbung padi dan lantai jemur dilakukan secara selektif dan berdasarkan potensi pertanian wilayah. Salah satu syarat teknis utama ialah kecamatan harus memiliki minimal 60 hektare lahan sawah.
Adapun lima lokasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan pada 2025 yakni Jembayan, Sebulu, Tenggarong, Loa Ipuh, dan Loa Janan Ulu. Seluruh titik tersebut dinilai memenuhi syarat serta memiliki kelompok tani aktif yang siap mengelola fasilitas.
“Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan desa. Kami harap lumbung ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi petani,” ujarnya.
Sutikno menegaskan bahwa program ini tidak hanya untuk menyimpan hasil panen saat musim melimpah, tetapi juga untuk menstabilkan pasokan saat musim paceklik dan menjadi bagian dari strategi pengendalian harga.
“Dengan adanya lumbung dan lantai jemur, petani tidak hanya terbantu dari sisi penyimpanan, tapi juga kualitas gabah yang lebih baik dan harga yang lebih stabil,” pungkasnya.
