Portalborneo.id, Samarinda – Dalam rangka membentuk sistem yang lebih terstruktur untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah cara.
Pemprov Kaltim kini telah mengikat kemitraan resmi dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kalimantan Timur. Kerja sama ini menjadi landasan penting untuk mendukung penyaluran beasiswa Gratispol, baik untuk jenjang diploma, sarjana, maupun pascasarjana.
“Kami telah melakukan verifikasi awal terhadap data calon penerima dari berbagai kampus. Mitigasi ini sangat penting agar penyaluran berjalan bersih dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan dengan PTN untuk memastikan setiap mahasiswa yang berpotensi menerima bantuan tidak terlewat. Mahasiswa yang belum masuk dalam daftar penerima kampus akan dikirimkan datanya ke Pemprov untuk diverifikasi ulang melalui skema provinsi.
“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada data ganda. Prinsipnya, kami ingin bantuan benar-benar jatuh kepada mahasiswa yang berhak,” tegasnya.
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, Pemprov Kaltim menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis. Setiap bulan akan digelar rapat evaluasi guna membahas progres pelaksanaan, kendala teknis, serta penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
Pengawasan eksternal juga mulai diperkuat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Wilayah Kaltim akan terlibat langsung dalam pemantauan ke lapangan, memastikan pengelolaan anggaran sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.
“Program ini memiliki anggaran besar dan menyangkut masa depan generasi Kaltim. Karena itu, pengawasan harus benar-benar ketat,” ujarnya.
Selain penguatan internal, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi program disebarkan melalui sekolah, kampus, media online, hingga kegiatan tatap muka. Harapannya, masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami prosedur dan hak mereka sebagai calon penerima.
Dasmiah menekankan bahwa Gratispol bukan hanya bantuan biaya kuliah, tetapi investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Ia ingin lulusan Kaltim berdaya saing tinggi dan mampu bersaing dengan lulusan dari luar pulau.
“Kita ingin SDM Kaltim lebih siap tidak hanya untuk pasar kerja lokal, tetapi juga nasional. Ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan,” katanya.
Menjelang penerapan penuh program ini pada 2026, Dasmiah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum atau pihak yang mencoba memanfaatkan program untuk memungut biaya.
“Program ini gratis dan memiliki dasar hukum kuat. Jika ada yang meminta biaya, laporkan segera, dan kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegasnya.
Tim Redaksi/38/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
