Portalborneo.id, Samarinda – Poltekkes Kemenkes Kaltim menegaskan bahwa program beasiswa pendidikan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersifat inklusif dan dapat diakses seluruh mahasiswa aktif, bukan hanya mereka yang memiliki prestasi akademik.
Dosen Poltekkes, Abdul Kadir, mengatakan kampus telah menyiapkan mekanisme pendampingan lengkap bagi mahasiswa selama proses pendaftaran.
“Syaratnya mahasiswa aktif kuliah. Ada yang prestasi, ada yang tidak, tapi semuanya bisa mendaftar Gratispol,” ujarnya.
“Pendaftarannya mandiri melalui website, tapi kami dampingi sampai selesai. Termasuk administrasi seperti koreksi NIK jika ada yang tidak sesuai.”
Ia menyebut jumlah penerima di Poltekkes masih bergerak karena verifikasi data belum tuntas di bagian kemahasiswaan dan kepegawaian.
“Kurang lebih puluhan sampai ratusan. Tapi belum final karena belum semua terverifikasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim resmi mencairkan Rp44,153 miliar dana Gratispol untuk tujuh perguruan tinggi negeri (PTN). Dana tersebut diumumkan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) pada 13 November 2025 sebagai bagian dari percepatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Kaltim.
Dana tersebut dialokasikan untuk; Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22,454 miliar, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6,382 miliar, UINSI Samarinda: Rp4,898 miliar, Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4,68 miliar, Poltekkes Kemenkes Samarinda: Rp3,562 miliar, Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1,57 miliar, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604,8 juta
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa pencairan dilakukan secara kilat untuk mempercepat pemanfaatan dana oleh kampus.
“SP2D terbit tanggal 12 November 2025, hanya satu jam setelah SPM diajukan Biro Kesra. Agar kampus bisa segera memakai dana untuk UKT mahasiswa,” katanya.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Gratispol merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas Kaltim.
“Gratispol ini investasi strategis. Dana harus tepat sasaran, terutama untuk meringankan UKT. Pengelolaannya wajib transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh kampus segera menyalurkan dana begitu masuk ke rekening institusi masing-masing.
“Saya minta pimpinan PTN jangan menunggu lama. Mahasiswa butuh kepastian,” tegasnya.
Tim Redaksi/5/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
