Portalborneo.id, Samarinda – Polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat di Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan.
Menurut Iswandi, sistem zonasi hanya akan efektif jika kualitas seluruh sekolah sudah merata. Tanpa hal itu, kebijakan ini justru menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah unggulan.
“Zonasi itu niatnya bagus, supaya siswa bisa sekolah dekat rumah. Tapi kalau kualitas sekolahnya tidak merata, ya tetap saja anak-anak kita yang jauh dari sekolah unggulan akan dirugikan,” ujar Iswandi saat ditemui di gedung DPRD Samarinda.
Ia menilai bahwa penerapan zonasi yang ketat tanpa dibarengi pemerataan kualitas justru memperbesar jurang antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah lainnya. “Kalau tidak segera diperbaiki, sistem ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak,” tambahnya.
Dalam pandangannya, sistem zonasi tidak bisa diterapkan begitu saja. Perlu ada jaminan bahwa setiap sekolah memiliki kualitas pendidikan yang setara, mulai dari sarana prasarana, tenaga pengajar, hingga kurikulum.
“Bayangkan, ada anak pintar tapi rumahnya jauh dari sekolah unggulan. Karena zonasi, dia tidak bisa masuk ke sana. Padahal dia mampu bersaing. Ini tidak adil,” tegasnya.
Untuk itu, Iswandi mengusulkan konsep “zonasi berkeadilan” yang memungkinkan pemerataan kualitas sekolah menjadi fondasi utama sebelum zonasi diberlakukan ketat. “Zonasi tetap bisa digunakan, tapi harus adil. Jangan ada lagi sekolah yang dicap unggulan sementara yang lain terpinggirkan,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk berkomitmen dalam memperbaiki kualitas sekolah-sekolah yang masih tertinggal. Langkah tersebut bisa dimulai dari peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, hingga penyempurnaan kurikulum.
“Kalau pemerintah memang serius, langkah-langkah konkret harus segera diambil. Jangan tunggu sampai anak-anak kita jadi korban dari sistem yang tidak adil,” ucapnya.
Terakhir, ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi yang kini berlaku di Samarinda. “Pendidikan tidak boleh jadi penghalang hanya karena persoalan lokasi. Semua anak di Samarinda berhak atas pendidikan terbaik,” tutup Iswandi. (Adv)
