Portalborneo.or.id, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, menyoroti dirasa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar untuk anak berkebutuhan khusus.
Perihal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Sri menyebut penetapan sekolah inklusi dari pemerintah, di masa Kota Tepian masih dirasa kekurangan SDM pengajar.
Terkait SDM pengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, telah pihaknya rapatkan dengan pemerinntah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
“Sudah kami rapatkan juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ini katanya akan ada pelatihan khusus,” ucapnya.
Sri mengatakan, persoalan pendidikan ini memang masih menjadi perhatian utama dari Komisi IV DPRD Samarinda, pasalnya masih ada beberapa hal yang terjadi dalam dunia pendidikan di Kota Tepian.
Di antanya, adanya terjadi kasus bullying, selanjutnya juga terdapat kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, anak jalanan (Anjal) dan bahkan anak putus sekolah.
“Jika berbicara permasalahan pendidikan mencakup tiga hal, siswanya, infrastrukturnya dan SDM atau yang mengajar, kita tambah juga dengan dunia usaha dan media masa,” tuturnya.
Kendati, masih banyaknya terdapat problem di dunia pendidikan di Kota Tepian ini, tentunya bisa mempengaruhi penilaian sebagai kota layak anak (KLA).
Maka dari itu, ia mengharapkan bukan hanya melakukan pelatihan untuk guru inklusi tetapi tenaga pendidik ini bisa menerima insentif lebih lagi.
“lantaran mengajar di luar bidangnya,” imbuhnya.
(Rdn/AdvDPRDSamarinda)
