Portalborneo.or.id, Kukar – Potensi konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi, Kukar terus mempersiapkan langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi berlangsung damai dan kondusif.
Pada sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Kecamatan Loa Janan, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, Bambang Arwanto, menegaskan pentingnya peran ASN dalam meredam potensi gesekan di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa tingkat kerawanan Pilkada di Kukar mencapai 51,28 persen, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberadaan petahana yang kembali mencalonkan diri dan tingginya jumlah pemilih.
“Kukar menyumbang tingkat kerawanan Pilkada sebesar 51,28%. Penyebab utamanya adalah keberadaan petahana yang mencalonkan diri kembali dan tingginya jumlah pemilih,” jelas Bambang saat memberikan pemaparan, belum lama ini.
Bambang menambahkan, pemerintah telah menyusun strategi khusus untuk memitigasi potensi konflik tersebut. Salah satu langkah utama adalah memperkuat koordinasi antara ASN, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Menurutnya, netralitas ASN menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas di tengah situasi politik yang sensitif.
“ASN harus bersikap netral dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana politik yang sehat,” lanjutnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta, dengan narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan peran penting ASN dalam menciptakan lingkungan politik yang bebas dari intervensi.
Sekretaris Camat Loa Janan menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah awal yang positif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Kami akan terus mendorong komunikasi intensif di antara pemangku kepentingan agar potensi konflik bisa diminimalisir,” ujarnya.
Dengan upaya ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap Pilkada 2024 dapat berjalan aman dan damai, mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya. (ADV/DiskomKukar)
