Pemkab Kutim Gelar Sosialisasi E-Purchasing Di E-katalog Lokal

Caption: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) gelar Sosialisasi E-Purchasing Di E-Katalog Lokal.

Caption: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) gelar Sosialisasi E-Purchasing Di E-Katalog Lokal.

Portalborneo.or.id, Kutim – Guna percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) gelar Sosialisasi E-Purchasing Di E-Katalog Lokal.

Sosialisasi di laksanakan selama satu hari di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi Sangatta Utara, Senin (28/08/2023).

Kegiatan di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zubair, Didampingi Analis Kebijakan Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Prov. Jawa Timur, Ardi Kasmono, Kepala Bagian Administrasl Pembangunan, Insan Bowo Asmoro dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/asa, Masrianto Suriansyah serta Seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim.

Berita Lainnya:  Ini Kata Bupati Kutim, Singgung Pelabuhan Kenyamukan dan Maloy saat RAPIM Wilayah KAMMI

Dalam laporannya, Ketua Panitia Abdul Gafor mengatakan bahwa, sosialisasi ini di laksanakan guna percepatan penyerapan realisasi anggaran, selain hal tersebut juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan posisien dengan dokumen pembangunan yang telah ditetapkan.

“Semoga dengan pelaksanaan kegiatan atau metode E-purchasing ini, penyerapan anggaran dapat sesuai sasaran baik tepat waktu dan tepat mutu,” jelasnya.

Dirinya juga mengaku bahwa, beberapa perangkat daerah (PD) di anjurkan agar menggunakan metode E-purchasing dalam pelaksanaan penanganan barang dan jasa.

“Sosialisasi ini merupakan sarana evaluasi perangkat daerah yang dimana serapan anggaran masih sangat rendah,” ungkapnya.

Berita Lainnya:  Tanggapi Fraksi KIR, Pemkab Kutim Berupaya Konsisten Dengan RPJMD

Dengan harapan, “melalui metode E-purchasing tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai target,” harapnya.

Ditempat yang sama, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zubair, menyampaikan bahwa, realisasi keuangan ini baru berdasarkan anggaran murni, disamping itu ia minta kepada seluruh unsur OPD untuk memperhatikan hal tersebut.

“Kalau tidak ada kerja sama dalam menangani hal tersebut kemungkinan besar tidak akan terealisasi,”ujarnya.

Data sementara, menurut penyampaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) kepada Zubair bahwa per 31 Juli itu masih anggaran murni. Pihaknya mengaku bahwa tahun sebelumnya Silpa mencapai 1,5 Triliun

Berita Lainnya:  Serahkan 10 Pasang Pakaian Adat Bei Mau Malaka, Ketua DPRD Kutim Wujudkan Harapan Kelompok Suku Timor di 110 Tepian Baru

“Makanya kenapa saya termasuk orang yang paling ngotot untuk melaksanakan percepatan anggaran perubahan, bukan semata-mata sejarah di Kutim, tapi kasian nanti teman-teman dalam penyelesaiannya akan banyak Silpa,” bebernya.

Sebelum mengakhiri sambutannya. la berharap ” Mudah-mudahan, selambat-lambatnya minggu kedua September Priorotas Plafon Anggaran (PPA) perubahan sudah bisa kita wujudkan,” harapnya.(Adv/216).

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.