Portalborneo.id, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Inspektorat Kota Samarinda melakukan audit dan peninjauan terhadap pengelolaan kendaraan operasional pemerintah kota setelah muncul perhatian publik terkait penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemkot.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 000.1.7/0720/200 yang diserahkan langsung kepada Inspektorat Samarinda.
“Penelaahan ini penting agar seluruh penggunaan fasilitas pemerintah daerah dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan serta bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun anggaran,” kata Andi Harun.
Sorotan publik muncul setelah penggunaan kendaraan jenis Land Rover Defender oleh Pemerintah Kota Samarinda menjadi perbincangan. Kendaraan tersebut diketahui tidak dibeli melalui anggaran daerah, melainkan disewa untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah kota.
Mobil tersebut disewa melalui perusahaan penyedia kendaraan dengan nilai sekitar Rp160 juta per bulan, dengan masa kontrak yang disebut berlangsung sejak 2023 hingga 2026.
Menurut Andi Harun, kendaraan itu digunakan sebagai kendaraan operasional, terutama untuk melayani tamu penting pemerintah daerah yang berkunjung ke Samarinda.
“Kendaraan ini digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah, termasuk pelayanan terhadap tamu-tamu penting yang datang ke Samarinda,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah tidak secara khusus menentukan merek maupun jenis kendaraan yang digunakan.
“Penentuan merek atau tipe kendaraan bukan ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi melalui proses administratif di organisasi perangkat daerah yang menangani pengadaan fasilitas operasional,” kata Andi Harun.
Melalui audit dan review internal oleh Inspektorat, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memastikan tata kelola fasilitas pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel.
