Portalborneo.id, Samarinda – Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Anggara Sitompul, menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta menertibkan aktivitas ilegal, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Danrem saat kegiatan coffee morning bersama awak media di Makorem 091/ASN, Kota Samarinda, Rabu (28/1/2026).
Anggara Sitompul menyampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki fokus besar dalam membangun perekonomian dari tingkat bawah melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah penguatan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Kami dari TNI sedang bekerja keras membangun Koperasi Desa Merah Putih. Ini program yang sangat luar biasa untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Anggara.
Ia berharap, program tersebut dapat segera rampung dan memberi manfaat nyata bagi pengurus koperasi, kepala desa, serta masyarakat, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi dari bawah. Menurutnya, kekuatan ekonomi lokal terbukti mampu menopang ketahanan nasional, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19.
“Ketika pandemi, UMKM tetap berjalan dan itu yang membuat ekonomi kita bisa bertahan. Inilah semangat yang diusung Presiden melalui Asta Cita, mengglorifikasi perekonomian kerakyatan di tingkat lokal,” jelasnya.
Selain penguatan ekonomi rakyat, Danrem juga menegaskan peran TNI dalam mendukung penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dan kebocoran kekayaan negara. Ia menyebutkan, pemerintah saat ini telah membentuk sejumlah satuan tugas, seperti Satgas Hutan, Satgas Sawit, dan Satgas Mineral, guna memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
“TNI melakukan pendampingan terhadap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Sebagai satuan teritorial, kami memahami kondisi wilayah dan berkewajiban mendorong agar kegiatan ilegal ini bisa segera dihentikan,” tegasnya.
Anggara menambahkan, penertiban terhadap aktivitas ilegal, termasuk di sektor sawit dan pertambangan di Kalimantan, saat ini terus berjalan dan telah menunjukkan hasil. Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk menutup kebocoran kekayaan negara dan menata pengelolaan sumber daya alam agar berdampak pada ekonomi nasional.
Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan keterlibatan oknum TNI maupun aparat pemerintah dalam aktivitas ilegal, Danrem menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau itu masuk ranah hukum umum dan terbukti, tentu akan diproses. Tidak boleh ada fitnah, semua harus berdasarkan pembuktian. Kebijakan Presiden jelas, siapapun yang terlibat akan ditindak sesuai hukum,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa jajaran TNI telah diperintahkan secara tegas untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal maupun praktik korupsi. Anggara bahkan meminta masyarakat dan media untuk melaporkan jika menemukan oknum yang menyimpang.
“Tolong sampaikan kepada kami jika menemukan oknum di lapangan. Itu penting agar bisa segera kami tindak,” ujarnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Anggara menilai hal tersebut tidak berdampak pada kinerja TNI. Menurutnya, efisiensi dilakukan pada pos anggaran yang tidak produktif.
“Efisiensi tidak mengganggu kinerja. Semua kegiatan pendampingan dan tugas di lapangan tetap berjalan. Yang dipangkas itu anggaran yang tidak bermanfaat,” jelasnya.
Ia optimistis, dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal, daya beli masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya berdampak positif terhadap APBD daerah.
“Prosesnya memang tidak instan, tapi yakinlah ke depan kondisi ekonomi akan semakin baik,” pungkas Anggara.
Tim Redaksi
