Gubernur Rudy Mas’ud dan DPRD Kaltim Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029: Menuju Kaltim Sukses dan Generasi Emas

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Rabu (16/4/2025)

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Rabu (16/4/2025)

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim resmi menyepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Rabu (16/4/2025).

Penandatanganan kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menandai dimulainya tahapan strategis dalam menyusun arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.

“Rancangan awal ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah pondasi arah pembangunan Kaltim ke depan, demi menciptakan kemajuan yang tidak hanya terukur, tetapi juga dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Harum usai rapat.

Berita Lainnya:  Empat Daerah Sudah Sentuh 90 Persen Lebih Internet Gratis

Visi besar yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, yang mencerminkan tekad untuk membangun provinsi sebagai pusat ekonomi baru nasional di kawasan timur Indonesia — dengan tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Sedangkan kata kunci Generasi Emas dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak,” tegasnya.

Visi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Berita Lainnya:  Pemkot Samarinda Pertahankan Predikat Universal Health Coverage 2024

RPJMD juga menetapkan enam misi pembangunan: peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan, pengembangan kehidupan beragama dan budaya, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesepakatan ini selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tim Redaksi (Adv 18/Fr)

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.