Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan keprihatinan atas belum jelasnya progres pemulihan Jembatan Mahakam I pasca insiden tabrakan kapal. Menurutnya, keterlambatan dalam investigasi dan perbaikan fasilitas vital tersebut berpotensi mengganggu kepentingan publik secara luas.
“Kami dapat informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mereka masih menghitung ulang kerusakan bersama konsultan. Tapi kapan selesainya, belum tahu juga,” ujar Sabaruddin, Kamis (9/5/2025).
Meski pihak pelaku insiden telah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab secara finansial, hingga kini belum ada kejelasan nilai kerugian secara menyeluruh. Estimasi sementara menyebutkan satu komponen kerusakan saja bisa mencapai Rp 30 miliar, namun angka tersebut belum mencakup keseluruhan dampak.
“Itu baru sebagian kecil. Untuk keseluruhan kerusakan, belum ada kepastian. Jadi kami masih menunggu informasi resmi,” jelasnya.
Sabaruddin juga mengkritik lambannya penanganan teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini agar tidak terkesan dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah abai terhadap fasilitas umum yang krusial. Jembatan Mahakam bukan sekadar beton, tapi urat nadi transportasi ribuan warga,” tegasnya.
Komisi II, lanjut Sabaruddin, siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan. Ia mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam menangani persoalan publik.
“Kita ingin memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tapi jangan sampai ruang itu dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas waktu. Jika progresnya macet, kami akan ambil langkah tegas,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 20/Fr)
