Samarinda — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan kepentingan publik. Dalam pernyataannya, Ananda meminta pemerintah daerah tetap mengedepankan transparansi dan keberlanjutan di tengah meningkatnya minat investor masuk ke Kaltim.
“Kita tidak menolak investasi, tapi jangan sampai rakyat jadi korban karena kurangnya keterbukaan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menyoroti masih minimnya akses informasi masyarakat terkait proyek-proyek besar, seperti dokumen AMDAL, izin usaha, dan rencana kerja perusahaan. Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketegangan sosial serta memperburuk kondisi lingkungan jika tidak dikawal secara ketat.
“Rakyat jangan hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Semua proses harus terbuka, terutama untuk warga yang terdampak langsung,” tegasnya.
Ananda juga menegaskan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembangunan. DPRD, katanya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan tidak keluar dari aturan dan tetap berpihak pada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai investasi, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan seberapa baik lingkungan tetap terjaga.
“Kaltim harus maju tanpa mengorbankan hutan, tanah, dan hak-hak masyarakat adat. Investor wajib tunduk pada aturan dan menghormati nilai-nilai lokal,” tutupnya.
Tim Redaksi (Adv 36/Fr)
