Samarinda – Puluhan warga yang tergabung dalam Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu (28/5/2025). Mereka menuntut pemerataan pembangunan bagi Mahakam Ulu yang selama ini dinilai tertinggal.
Aksi tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), yang menerima perwakilan massa dan mendengarkan lima tuntutan utama, di antaranya percepatan pembangunan jalan darat ke seluruh kecamatan, penguatan pengawasan proyek, hingga pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Kami datang bukan untuk mencari perhatian, tapi menuntut keadilan. Mahakam Ulu berhak atas pembangunan yang merata,” ujar salah satu perwakilan demonstran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar di Mahakam Ulu, termasuk akses jalan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan.
“Mahakam Ulu adalah wilayah strategis berbatasan negara. Tidak boleh tertinggal,” tegas Hamas.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, juga menyoroti pentingnya distribusi anggaran yang adil. Ia menekankan Mahakam Ulu layak mendapat perhatian meski sebagai kabupaten termuda.
“Anggaran kita besar. Mahakam Ulu harus dapat porsi yang layak,” ujarnya.
Hamas menutup pertemuan dengan janji untuk membawa seluruh tuntutan ke dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Ia menegaskan isu isolasi, krisis listrik dan air, hingga banjir harus segera ditangani.
Tim Redaksi (Adv 69/Rsk)
