PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mematangkan konsep pengembangan enam kawasan pedesaan dengan proyeksi alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar per kawasan guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara terintegrasi.
Dalam skema perencanaan tersebut, DPMD menghimpun berbagai program dari organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor agar berjalan selaras di setiap titik kawasan. Jika seluruh enam kawasan pedesaan yang telah terbentuk menerima pagu penuh, kebutuhan total anggaran diproyeksikan mencapai Rp600 miliar.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemetaan kegiatan yang sudah digulirkan oleh masing-masing instansi teknis di lapangan menjadi fondasi perhitungan dalam konsep pengembangan tersebut.
“Program Rp100 miliar untuk kawasan pedesaan ini kita masih merencanakannya. Karena di tempat kita itu ada enam kawasan yang sudah terbentuk, jadi kalau kita beri semua Rp100 miliar, itu akan menjadi Rp600 miliar,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
“Nah, dari Bappeda, kawasan-kawasan ini sudah ada yang diberikan anggaran, tapi tidak sebesar Rp100 miliar,” jelasnya.
“Yang rencananya nanti akan ada konsep, di sebuah kawasan itu kita akan lihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan beberapa OPD di situ. Itu akan menjadi bagian dari dana yang Rp100 miliar itu,” katanya.
Realisasi penuh pagu anggaran Rp100 miliar per kawasan tetap menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dalam APBD ke depan. Kendati demikian, pembangunan di tingkat kawasan terus bergulir memanfaatkan dukungan program yang tersedia, seperti penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp1 miliar di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang.
“Mudah-mudahan ketika APBD kita sudah memadai, akan direalisasikan. Mudah-mudahan di tahun depan, dua tahun ke depan bisa dilaksanakan, karena untuk Rp100 miliar per kawasan itu lumayan besar anggarannya,” ungkapnya.
“Contohnya ada kawasan di Tenggarong Seberang itu, ada juga yang lewat BKKD kemarin sempat di Desa Karang Tunggal itu diberikan satu miliar untuk menunjang beberapa fasilitas kawasan yang sudah direncanakan oleh desa setempat,” tuturnya.
Setiap kawasan pedesaan tersebut menaungi gabungan enam hingga sepuluh desa yang dikelompokkan berdasarkan tema unggulan wilayah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata. Integrasi lintas desa diharapkan menciptakan rantai ekonomi yang saling menopang.
“Kalau kawasan itu kan beberapa desa. Ada yang 10 desa, ada yang enam desa. Nah, di dalam kawasan itu ada yang ditentukan untuk pertanian, untuk peternakan, untuk pariwisata,” jelasnya.
“Jadi nanti kita support pendanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di situ,” tambahnya.
“Yang kawasan sekarang kan sudah jalan ini, cuma kita perlu optimalisasi lagi potensi mereka,” ujarnya.
Dari sisi payung hukum, penetapan enam kawasan pedesaan di Kukar telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), sementara regulasi teknis mengenai skema pengelolaan anggaran terpadu senilai Rp100 miliar masih dalam tahap perumusan lanjutan.
“Nanti untuk yang Rp100 miliar itu akan dipastikan semua OPD yang terlibat dalam suatu kawasan itu akan mengelola dana sebesar jumlahnya Rp100 miliar ketika APBD kita sudah memungkinkan. Itu targetnya,” katanya.
“Belum ada Perbup, kalau kawasannya sudah ada Perbup, cuma untuk pemberian anggaran itu belum diperbupkan,” pungkasnya.
Pemkab Kukar terus menyelaraskan perencanaan lintas perangkat daerah guna mendorong kemandirian ekonomi desa serta pemerataan pembangunan berbasis potensi unggulan wilayah (Adv/diskominfokukar).

