Bupati Kutim Tegaskan Kewajiban Perusahaan Pastikan Anak Karyawan Mendapat Pendidikan Layak

Portalborneo.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja perusahaan. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh anak karyawan mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menilai bahwa isu tersebut tidak bisa dianggap remeh karena berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia generasi mendatang.

Ardiansyah menyebut masih ditemukan pekerja pendatang yang kurang memperhatikan pendidikan anak akibat mobilitas kerja yang tinggi.

Kondisi ini umumnya terjadi pada sektor perkebunan dan pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah.

Berita Lainnya:  Sinergitas DBON dan Igorbas, Latih Guru Olahraga Miliki Kemampuan Membaca Bakat

Karena itu, pemerintah daerah hadir untuk memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Bupati meminta Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan berkala ke perusahaan-perusahaan, terutama terkait identifikasi anak usia sekolah dari karyawan yang tinggal di kawasan operasional perusahaan.

“Tidak boleh ada anak karyawan yang kehilangan hak pendidikannya. Perusahaan wajib memastikan seluruhnya terdaftar di sekolah atau layanan pendidikan yang memadai,” ujar Ardiansyah.

Selain itu, Pemkab Kutim sedang mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan melalui perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan.

Berita Lainnya:  Distransnaker Kutim Dorong Unmul Cetak Lulusan Berkompetensi, Tak Sekadar Ijazah

Skema tersebut memungkinkan perusahaan memberikan dukungan berupa beasiswa, fasilitas transportasi, hingga pembangunan ruang belajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga disiapkan sebagai upaya memastikan akses pendidikan bagi keluarga pekerja sektor informal dan masyarakat rentan.

Sekolah Rakyat ini mencakup menyediakan layanan pendidikan dasar hingga menengah untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Ardiansyah memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam bidang pendidikan.

“Kita ingin tumbuh bersama. Ketika perusahaan berkembang, masyarakat sekitar juga harus ikut merasakan manfaat, terutama lewat akses pendidikan yang merata,” tegasnya.(ADV)

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.