Portalborneo.id, Samarinda – Menjelang Idulfitri, para pekerja proyek Teras Samarinda masih harus menelan pil pahit: gaji mereka belum juga dibayarkan. Di tengah desakan kebutuhan ekonomi yang kian menanjak, penyelesaian polemik ini justru terlihat jalan di tempat.
Situasi ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda, terutama Komisi III yang menyoroti langsung kelambanan penyelesaian hak-hak para buruh. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, mengatakan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah menyatakan komitmennya untuk segera mengatasi masalah tersebut.
“Soal hak pekerja Teras Samarinda, kami masih menunggu kepastian. Wali kota sudah berkomitmen menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, tentunya tetap memperhatikan aspek hukum yang ada,” ujar Abdul Rohim.
Namun, dalam rapat pembahasan yang digelar DPRD belum lama ini, pihak kontraktor justru tak hadir. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan publik, apalagi menyangkut hak dasar pekerja yang seharusnya dilindungi.
“Soal kontraktor memang tidak dijelaskan kenapa tidak hadir. Tapi fokus kami adalah memastikan penyelesaian gaji pekerja. Hal-hal teknis lainnya biar pemerintah yang menangani,” imbuh Rohim.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD membuka kemungkinan membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bila penyelesaian tidak kunjung menemui titik terang. Namun, pendekatan dialogis dan eksekutif tetap menjadi pilihan utama.
“Kami sepakat untuk mendorong wali kota dan jajarannya mengambil langkah yang paling efektif. Yang terpenting, penyelesaian ini tidak berlarut-larut,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Rohim juga mengakui bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memanggil pihak kontraktor secara langsung. Namun, pihaknya akan terus mengawasi langkah yang diambil Pemkot Samarinda.
“Kami optimis dari pernyataan wali kota bahwa masalah ini akan segera dituntaskan. Meskipun beliau akan menjalankan ibadah umrah, kami yakin proses penyelesaiannya tetap dipantau,” pungkasnya. (Adv)
