PORTALBORNEO.OR.ID, TENGGARONG – Jalur penghubung vital antara Balikpapan dan Samarinda kembali terganggu akibat longsor yang terjadi di KM 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada akhir April 2025. Hujan deras selama beberapa jam memicu amblasnya badan jalan di titik rawan yang sudah berkali-kali terdampak bencana serupa.
Kejadian ini memicu kepanikan warga dan pengguna jalan. Video serta foto longsor cepat beredar di media sosial, memperbesar kekhawatiran karena lokasi tersebut menjadi urat nadi transportasi dan logistik antara dua kota besar di Kalimantan Timur.
Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menegaskan bahwa longsor kali ini bukan yang pertama terjadi, sehingga perlu penanganan berbasis kajian akademik. “Kami sangat prihatin. Ini bukan yang pertama kali terjadi. Harus ada kajian akademik menyeluruh sebagai dasar penanganan jangka panjang. Tidak bisa hanya tambal sulam tiap kali longsor terjadi,” tegas Hery saat meninjau lokasi pada Kamis (1/5/2025).
Ia menyebut jalan yang terdampak masuk jaringan jalan nasional di bawah wewenang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Meski begitu, Pemkab Kukar telah mengambil langkah awal berupa pemasangan rambu peringatan dan pengamanan area longsor oleh Dinas PUPR.
Warga sekitar mengaku was-was. Nia (41), warga RT 25 Desa Batuah, mengatakan rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter dari titik longsor. “Kami nggak bisa tidur kalau hujan deras. Suara tanah retak dan pohon tumbang bikin kami panik. Anak-anak juga jadi trauma,” ungkapnya. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan respons darurat, tapi juga solusi permanen.
Hal senada diutarakan Hendri (38), sopir truk ekspedisi, yang sering melewati jalan tersebut. “Kalau malam hujan, kami sering ragu lewat. Jalannya bisa tiba-tiba ambles, penerangan juga minim. Kita bawa muatan berat, risiko tinggi,” ujarnya. Menurutnya, gangguan di titik ini bisa memicu efek domino pada distribusi barang.
Dalam waktu dekat, DPRD Kukar akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BBPJN Kaltim, Dinas PU, serta perusahaan di sekitar area longsor. “Kami ingin ada kejelasan tanggung jawab dan perbaikan menyeluruh. Jalan ini bukan milik satu pihak saja, tapi menyangkut kepentingan ribuan orang,” tegas Hery. Warga kini menunggu aksi nyata dan perlindungan jangka panjang dari ancaman longsor yang terus mengintai.
