Pemkab Kukar Perkuat Pemerataan Layanan Kesehatan Desa Melalui Dukungan Anggaran BKKD

Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026 di Kabupaten Kutai kartanegara.

PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA –  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mempercepat pemerataan layanan kesehatan hingga tingkat desa dengan menyiapkan dukungan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk menghadirkan masing-masing satu perawat dan satu bidan di setiap desa.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa pemenuhan sumber daya manusia kesehatan menjadi prioritas utama daerah dalam membangun sistem layanan yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Menurut Aulia, persoalan kekosongan dokter di sejumlah puskesmas—seperti yang sebelumnya terjadi di Kecamatan Muara Wis dan Tabang—kini telah tuntas teratasi demi menjamin kelancaran pelayanan medis dasar.

“Memang isu kesehatan di Kukar masih banyak hal yang harus kita tuntaskan. Kemarin sempat ada beberapa puskesmas kita yang kosong dokter. Tapi hari ini sudah terpenuhi semua,” ujarnya.

Di sisi fasilitas rujukan, Pemkab Kukar telah mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak guna mendekatkan layanan kesehatan bagi warga Muara Badak dan Marangkayu agar tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Samarinda maupun Bontang. Jaringan layanan rujukan daerah kini terintegrasi antara RSUD Dayaku Raja Kota Bangun di zona hulu, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja di pesisir utara, serta RSUD Muara Badak di pesisir selatan yang seluruhnya terhubung dengan RSUD A.M. Parikesit.

Guna menopang ketersediaan tenaga medis di garda terdepan yang tidak sepenuhnya tercukupi melalui formasi ASN maupun PPPK, pemerintah daerah mengalokasikan dukungan langsung melalui skema BKKD.

“ASN dan P3K saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan,” jelasnya.

Upaya pemerataan layanan tersebut turut membuahkan hasil positif pada indikator kesehatan daerah, di antaranya penurunan prevalensi stunting dari semula mendekati 27 persen dan 14 persen menjadi di kisaran 12 persen, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang telah melampaui 70 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, menegaskan bahwa terwujudnya masyarakat sehat membutuhkan konsistensi perencanaan serta kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.

“Tema sehat untuk semua itu bukan tidak mungkin kita capai. Kukar akan berupaya, seluruh insan kesehatan di Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk bersatu bergerak dengan masyarakat dan seluruh lintas sektor,” pungkasnya.

Pemkab Kukar terus memperluas akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Adv/diskominfokukar).

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.