PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memacu pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan di tengah tantangan geografis wilayah seluas sekitar 27 ribu kilometer persegi dan penyesuaian ruang fiskal daerah.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengungkapkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh persoalan jaringan jalan di wilayah Kukar mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga membutuhkan perencanaan bertahap serta strategi pembiayaan yang terukur.
“Kalau kita hitung, kebutuhan untuk menyelesaikan seluruh persoalan jalan di Kukar ini bisa mencapai puluhan triliun. Kalau setiap tahun kita anggarkan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, mungkin perlu sekitar 20 tahun kalau dilakukan terus-menerus,” ujarnya.
Menurut Rendi, penanganan konektivitas wilayah mencakup jalan kabupaten, jalan lingkungan, hingga ruas penghubung lintas kewenangan, ditambah kebutuhan perawatan berkala pada ruas jalan yang telah terbangun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan penyelesaian sejumlah jalur strategis, salah satunya ruas penghubung Anggana–Muara Badak yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
“Untuk jalan Anggana-Muara Badak memang belum selesai. Kita berharap pada 2027 nanti bisa dituntaskan,” katanya.
Di tingkat perdesaan, penguatan akses antardesa dan antarkelurahan juga terus digulirkan melalui Program Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik, yakni pengalokasian anggaran Rp100 miliar untuk Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik guna memperlancar mobilitas ekonomi serta akses layanan publik masyarakat.
Menyikapi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang kini berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun—menyusut dibandingkan periode sebelumnya di angka Rp12 triliun hingga Rp14 triliun—Rendi menegaskan bahwa Pemkab Kukar tidak dapat semata-mata bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH), melainkan aktif mengoptimalkan skema pendanaan pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Selama ini kita bergantung pada DBH. Dan kita tahu penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” pungkasnya.
Pemkab Kukar terus menyelaraskan skala prioritas belanja daerah dan sinergi pendanaan pusat guna memastikan pemerataan konektivitas infrastruktur jalan dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa tetap berjalan berkelanjutan (Adv/diskominfokukar).

