Portalborneo.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengungkap hasil kajian ilmiah terkait dugaan kerusakan kendaraan akibat BBM jenis Pertamax yang tercemar. Hasil penelitian ini mengarah pada pentingnya sistem distribusi dan penyimpanan BBM yang lebih ketat serta sesuai standar.
Dalam konferensi pers di Balaikota Samarinda, Senin (5/5/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bahwa kualitas Pertamax dari sejumlah SPBU masih memenuhi standar RON 92. Namun, berbeda dengan sampel BBM yang diambil dari kendaraan warga yang terdampak.
“Sampel dari kendaraan menunjukkan kualitas jauh di bawah standar. Ini indikasi gangguan yang terjadi pasca-distribusi,” ujar Andi Harun.
Hasil pengujian menemukan nilai RON BBM dari kendaraan terdampak berada di bawah ambang batas Pertamax (RON 92). Selain itu, ditemukan kandungan timbal, air, aromatik total, dan benzena dalam kadar tinggi, komponen yang tidak semestinya ada dalam BBM berkualitas.
Menurut Andi Harun, degradasi BBM diduga kuat terjadi akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari, kelembaban tinggi, ventilasi buruk, atau bahkan penambahan zat aditif ilegal.
“Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah sistemik yang harus diperbaiki dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Analisis lanjutan dengan teknologi SEM-EDX dan FTIR mengonfirmasi adanya kontaminasi logam berat dan pembentukan senyawa polimer yang menyumbat sistem injeksi kendaraan. Efeknya, mesin kendaraan mengalami gangguan serius, bahkan rusak.
Pemkot Samarinda menegaskan bahwa laporan ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Hasil uji laboratorium BBM tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pendalaman lebih lanjut.
Kasus ini menjadi peringatan penting akan perlunya penataan ulang mekanisme penyimpanan dan distribusi BBM di Samarinda, demi melindungi konsumen dan mencegah kerugian lebih besar di masa depan. (Adv)
