Portalborneo.or.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai perlunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan komunikasi yang intens dalam mengambil langkah dan keputusan serta solusi yang bijak untuk Stadion Utama Palaran ke depan.
“Apakah Stadion Utama Palaran yang mangkrak selama 18 tahun ini perlu di kelola oleh pihak swasta atau tetap UPTD?. Pemprov Kaltim perlu mengambil langkah bijak akan hal ini,” kata Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus usai menghadiri dialog publik bersama Koalisi Pemuda Ibukota Nusantara forum Rakyat Bersatu Kaltim dan Persatuan Pengusaha Internasional tentang prospek kawasan Stadion Utama Palaran dalam episentrum Ekonomi, Pariwisata, Pendidikan, UMKM, dan Olahraga, beberapa waktu lalu.
Ini lantaran anggaran Stadion Palaran yang dibangun pada tahun 2003 dalam konteks untuk menjadi tuan rumah saat Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 itu telah menghabiskan uang sekitar Rp800miliar dengan luar 88 hektare dan ada 10 cabor. Salah satu cabor yang paling parah di stadion ialah kolam renang.
“Pemerintah sekitar tahun 2012 pernah mengulik-ulik stadion Palaran itu untuk anggaran berinvestasi dan harus mengeluarkan dana sebesar Rp106 miliar,” kata Marthinus.
“Saya berharap di Pansus LKPJ tahun 2022 nanti, salah satu titik dari stadion ini bisa menjadi uji petik atau investigasi tim LKPJ tahun 2022,” sambung Marthinus.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dapil Kutai Kartanegara Muhammad Samsun mengatakan, dari beberapa permasalahan yang disampaikan anggota DPRD sudah jelas bahwa memang perlu diberikannya respon dan tanggapan serius dari pemerintah.
“Sudah jelas, mohon ini mendapatkan respon dan mendapatkan tanggapan,” tegas Samsun.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Friska)
