Portalborneo.id, Samarinda — Langit Hari Kartini seakan bergetar oleh teriakan lantang para penyandang disabilitas yang membanjiri halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026).
Bukan sekadar aksi, ini adalah gelombang perlawanan yang mengguncang nurani kekuasaan.
Dengan tubuh yang mungkin dianggap terbatas, namun semangat yang tak terbendung, para penyandang disabilitas berdiri bak tembok.
Ada yang bertumpu pada kaki sendiri, ada yang mengendarai motor, namun semuanya melaju dengan satu tujuan yaitu merebut kembali hak yang terasa direnggut.
Ditengah lautan manusia, Anggota Forum Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Alli menggema di bawah terik matahari.
“Kami bukan bayangan yang bisa diabaikan. Kami bukan luka yang bisa ditutup. Kami adalah suara yang tak akan pernah padam sampai keadilan ditegakkan,” serunya lantang.
Ia menegaskan, pemotongan anggaran kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS bagi penyandang disabilitas bukan sekadar kebijakan—melainkan pukulan telak yang mengancam kehidupan.
Hak yang seharusnya menjadi napas, kini terasa seperti dirampas perlahan.
Bagi sejumlah penyandang disabilitas, janji pemerintah yang hanya berhenti di seremoni ibarat fatamorgana di tengah gurun—indah dilihat, namun kosong tak bermakna. Yang mereka tuntut bukan tepuk tangan, melainkan tindakan nyata: fasilitas, akses, dan kehidupan yang setara.
Aksi ini bukan hanya tentang tuntutan, tetapi tentang jeritan keadilan yang menggema dari hati ke hati. Tentang cinta yang menolak untuk dipinggirkan. Tentang kemanusiaan yang menolak untuk dilupakan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, mereka berdiri dengan keyakinan bahwa hak mereka bukan hadiah—melainkan sesuatu yang harus ditegakkan, meski harus mengguncang dunia.
Di hari yang seharusnya merayakan emansipasi, para penyandang disabilitas justru mengingatkan: perjuangan belum usai.
Pada hari yang sama, aksi yang diikuti ribuan masyarakat ini rencananya akan berlanjut ke titik kedua yakni, halaman Kantor Gubernur Kaltim, mereka akan terus bersuara, hingga keadilan benar-benar hidup di bumi Kalimantan Timur.
Tim Redaksi
