Portalborneo.or.id, Kukar – Kutai Kartanegara (Kukar), salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, menjadi sorotan dengan tingkat kerawanan Pilkada yang cukup tinggi. Dalam rangka mengantisipasi potensi gesekan selama Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Loa Janan.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, Bambang Arwanto, yang turut didampingi Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol, Rini Sulistiyowati. Dalam sambutannya, Bambang menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi.
“Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tertinggi kelima di Indonesia. Kutai Kartanegara sendiri menyumbang kerawanan sebesar 51,28% di Kaltim. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujar Bambang, belum lama ini.
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama tingginya kerawanan adalah keberadaan petahana yang mencalonkan diri kembali serta jumlah pemilih yang signifikan.
“Kondisi ini rawan memicu gesekan antarkelompok pendukung. Oleh karena itu, netralitas ASN menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga stabilitas selama Pilkada berlangsung,” tambahnya.
Sosialisasi ini melibatkan 50 peserta yang terdiri dari ASN di lingkungan Kecamatan Loa Janan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya, serta para kepala desa. Narasumber dari BKPSDM dan Bawaslu Kukar dihadirkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai netralitas ASN dalam menjalankan tugas mereka.
“Kita harus memastikan ASN mampu menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat bangsa secara profesional, adil, dan tidak berpihak,” tegas Bambang.
Sekretaris Camat Loa Janan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan harapan agar sosialisasi ini menjadi langkah konkret dalam menjaga kondusivitas wilayah selama Pilkada.
“Kami berharap netralitas ASN dapat menciptakan pemilu yang damai di wilayah ini,” tuturnya.
Dengan kegiatan ini, Pemkab Kukar berharap mampu menekan potensi kerawanan Pilkada sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang aman dan kondusif di Kukar. (ADV/DiskomKukar)
