Portalborneo.id, Jakarta, 11 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong kebijakan kuota kapal dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional, di tengah persaingan harga dengan produk impor yang dinilai masih lebih kompetitif.
Kalimantan Timur saat ini menempati posisi ketiga terbesar industri galangan kapal di Indonesia, terutama untuk kapal handmade dan tugboat, dengan pusat aktivitas di Samarinda dan Balikpapan. Namun, pelaku industri menghadapi tantangan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan kapal impor.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh revitalisasi galangan kapal nasional dan mengusulkan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujarnya usai menghadiri Focus Group Discussion Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2).
Menurutnya, selain insentif pajak, diperlukan kebijakan yang memastikan pasar domestik menjadi prioritas bagi industri dalam negeri. Industri galangan kapal, kata dia, bersifat padat karya, padat modal, dan padat teknologi, sehingga berpotensi menciptakan lapangan kerja luas dan efek berganda bagi ekonomi daerah.
Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, isu pengamanan permintaan domestik menjadi perhatian utama. Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN secara terbuka, dengan syarat industri berkomitmen memperkuat produksi di dalam negeri.
“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” kata Purbaya.
Data yang disampaikan dalam forum menyebutkan sekitar 2.491 kapal di Indonesia berusia lebih dari 25 tahun dan membutuhkan peremajaan. Namun, pemilik kapal disebut cenderung membeli dari luar negeri karena harga kapal buatan dalam negeri lebih mahal, termasuk biaya bahan bakunya.
Purbaya menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan maksimal, termasuk kemudahan perizinan dan kebijakan pajak, selama produksi dilakukan di dalam negeri.
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menambahkan Presiden Prabowo meminta agar kebutuhan kapal nasional dipenuhi oleh galangan domestik. Ia menilai tingginya harga kapal dalam negeri bukan semata kesalahan pelaku usaha, melainkan akibat regulasi dan struktur biaya.
“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan,” ujarnya.
Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan akan semakin terdorong dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai negara kepulauan, distribusi logistik Indonesia masih sangat bergantung pada jalur laut, menjadikan industri galangan kapal sebagai sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Forum tersebut juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku industri perkapalan nasional.
Caption foto: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menghadiri FGD Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta. (Adpim Pemprov Kaltim)
