Portalborneo.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diperkirakan akan mengintensifkan program literasi dan perlindungan perempuan di ruang digital mulai akhir 2025 hingga sepanjang 2026.
Dorongan ini muncul setelah tren kekerasan berbasis gender online (KBGO) menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Isu tersebut kembali mengemuka dalam Seminar Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang digelar di Gedung Inspektorat Daerah Kaltim, Jalan Kadrie Oening, Samarinda.
Perhelatan itu digiatkan menjadi salah satu langkah awal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan dan respons cepat atas kekerasan yang menyasar perempuan, baik secara fisik maupun digital.
Kepala DP3A Kaltim, Hj. Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa peningkatan akses internet dan maraknya penggunaan media sosial di Kaltim harus diimbangi dengan pemahaman keamanan digital yang lebih kuat.
Ia menyebut perempuan sebagai kelompok yang masih berada pada posisi paling rentan dalam berbagai bentuk kekerasan daring.
“Kasus kekerasan perempuan di dunia digital memang terus naik. Banyak perempuan menggunakan media sosial setiap hari, namun tidak semua memahami risiko yang ada. Penyalahgunaan data pribadi, pelecehan, hingga pemaksaan berbasis digital semakin sering dilaporkan,” tutur Noryani dalam sesi pemaparan.
Ia menambahkan, rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang memicu kerentanan ini. Banyak korban belum memahami bagaimana mengamankan akun, mengenali ancaman, atau melaporkan insiden secara formal.
DP3A Kaltim diperkirakan akan memperluas kampanye literasi digital melalui sejumlah pola, mulai dari pelatihan langsung di sekolah dan kampus, pendampingan komunitas perempuan, hingga program advokasi di lingkungan kerja.
Program ini nantinya akan digandengkan dengan peningkatan koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan.
“Ke depan, kami harus memastikan perempuan benar-benar memahami cara menggunakan gadget secara bijak. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran untuk melindungi diri dari potensi kekerasan,” jelas Noryani.
Data yang dihimpun Simfoni PPA menunjukkan lonjakan kasus yang menjadi perhatian serius. Hingga September 2025, tercatat 1.020 kasus dengan 1.091 korban. Memasuki Oktober, angkanya meningkat menjadi 1.110 kasus dan 1.188 korban—kenaikan hampir 100 kasus hanya dalam satu bulan.
Mayoritas laporan masih berkaitan dengan kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Namun Noryani menegaskan bahwa kekerasan digital kini mulai muncul sebagai faktor penyumbang utama kenaikan kasus, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang daring.
Seminar hari ini diperkirakan menjadi salah satu momentum bagi DP3A untuk mempertegas arah kebijakan perlindungan perempuan di Kalimantan Timur. Melalui rangkaian kegiatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, beretika, dan ramah bagi perempuan di masa mendatang.
Tim Redaksi/41/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
