Portalborneo.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, merespons cepat aspirasi ratusan petani dan warga terdampak konflik agraria yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan membentuk tim khusus guna menangani persoalan konflik lahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Massa aksi datang membawa sejumlah tuntutan terkait sengketa Hak Guna Usaha (HGU), perlindungan petani, hingga dugaan intimidasi yang dialami warga saat mempertahankan lahan mereka.
Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, dengan diikuti perwakilan petani dan kelompok masyarakat dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Mereka menilai konflik agraria selama ini belum mendapatkan penyelesaian yang adil dan menyebabkan banyak warga kehilangan lahan pertanian serta sumber penghidupan.
Dalam orasinya, warga mengungkapkan keresahan atas dugaan tekanan dan intimidasi yang terjadi di lapangan. Sejumlah petani mengaku mengalami ancaman ketika berupaya mempertahankan lahan yang telah digarap bertahun-tahun. Massa aksi pun meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah masyarakat.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat terkait konflik lahan sudah berlangsung cukup lama tanpa kepastian penyelesaian. Ia menyebut banyak warga kehilangan rumah, sawah, hingga mata pencaharian akibat konflik agraria dan ekspansi investasi di beberapa daerah. Meski demikian, masyarakat menegaskan tidak menolak investasi, namun meminta hak hidup petani tetap dilindungi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Harum menyatakan pemerintah provinsi akan segera membentuk tim khusus untuk menelusuri berbagai persoalan konflik lahan di Kalimantan Timur. Tim itu nantinya bertugas melakukan evaluasi terhadap persoalan HGU sekaligus mencari solusi penyelesaian yang dinilai adil bagi masyarakat maupun perusahaan.
Selain pembentukan tim khusus, massa aksi juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap HGU yang dianggap bermasalah, menghentikan kriminalisasi petani, melindungi kawasan pertanian rakyat, serta memastikan hak warga terdampak proyek pembangunan tetap dipenuhi. Aspirasi tersebut diterima langsung gubernur sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Langkah cepat yang diambil Gubernur Harum dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menunggu penyelesaian konflik agraria. Warga berharap pembentukan tim khusus tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar menghasilkan solusi konkret agar petani memperoleh kepastian atas lahan yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.
