Portalborneo.id, SAMARINDA – Wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltim. Dalam pernyataannya, gubernur menegaskan tidak mempermasalahkan jika hak angket digunakan sebagai bagian dari mekanisme politik dan pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan.
Ia menyebut langkah tersebut merupakan hak konstitusional DPRD yang sah dalam sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi tetap menghormati setiap proses politik yang berjalan selama dilakukan sesuai aturan dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan itu juga berkaitan dengan sorotan terhadap gestur Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam sejumlah dinamika pemerintahan yang belakangan menjadi perhatian publik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja dalam satu komando dan tanggung jawab bersama.
Ia menilai tidak tepat apabila hanya pihak tertentu yang disorot secara terpisah. Menurutnya, sebagai kepala daerah, dirinya tetap berada di garis depan dan ikut bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan maupun sikap pemerintahan yang muncul di ruang publik.
Dalam situasi tersebut, gubernur meminta agar polemik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu jalannya pelayanan publik dan program pembangunan daerah. Ia berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap terbuka sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara institusional.
Di sisi lain, isu hak angket mulai menjadi pembahasan hangat di kalangan politik daerah setelah muncul berbagai kritik terkait tata kelola pemerintahan dan komunikasi antarpejabat di lingkungan Pemprov Kaltim. Sejumlah pihak menilai hak angket dapat menjadi sarana untuk memperjelas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Meski demikian, gubernur menegaskan pemerintah provinsi tetap fokus menjalankan agenda pembangunan serta menjaga stabilitas pemerintahan. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding memperbesar dinamika politik yang berpotensi memecah konsentrasi pembangunan daerah.
