PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi keuangan daerah apabila gaji PPPK nantinya ditanggung melalui anggaran pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pengalihan pembiayaan gaji kepada pemerintah pusat berpotensi mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut dampaknya akan cukup terasa bagi Kukar karena jumlah tenaga pengajar dan tenaga pendidik mencapai sekitar 6 ribu orang. Jumlah tersebut bahkan mendekati separuh dari keseluruhan pegawai di lingkungan Pemkab Kukar.
“Kami tentu menyambut baik kalau kebijakan itu benar-benar bisa direalisasikan. Sebab, kalau penggajiannya menjadi tanggungan pemerintah pusat, beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah akan jauh berkurang,” ucap Sunggono, Kamis (01/10/2026).
Menurutnya, pembiayaan gaji dari pemerintah pusat akan menjadi keuntungan tersendiri bagi daerah. Terlebih, tenaga pengajar dan tenaga pendidik merupakan bagian besar dari komposisi pegawai Pemkab Kukar.
“Tenaga pengajar dan tenaga pendidik kita jumlahnya kurang lebih 6 ribu orang atau hampir 50 persen dari total pegawai Kukar. Jadi, kalau anggaran untuk menggaji mereka bisa dipenuhi pemerintah pusat, tentu kami sangat bersyukur,” katanya.
Meski demikian, Sunggono mengatakan perubahan status tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Salah satu aspek yang perlu diperjelas adalah mekanisme pembinaan kepegawaian apabila PPPK yang bersangkutan nantinya secara status menjadi bagian dari pemerintah pusat.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan setelah status kepegawaian berubah. Hal tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Yang masih perlu kita koordinasikan lebih lanjut adalah bagaimana mekanisme pembinaan kepegawaiannya. Kalau mereka nantinya menjadi pegawai pusat, apakah pembinaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau masih tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang perlu kita pastikan,” sebutnya.
Dari sisi fiskal, Sunggono menyebut belanja pegawai Pemkab Kukar saat ini berada di kisaran Rp2,2 triliun. Namun, ia menegaskan angka tersebut merupakan perkiraan karena belum dapat menyampaikan nominal secara pasti.
“Untuk angka pastinya saya tidak bisa menyebutkan secara persis, tetapi belanja pegawai kita saat ini kurang lebih berada di angka Rp2,2 triliun,” ungkapnya.
Sunggono juga menjelaskan perbandingan jumlah dan akumulasi pendapatan antara PPPK dengan ASN di lingkungan Pemkab Kukar. Dari sisi rasio, jumlah PPPK disebut berada di kisaran satu berbanding dua setengah terhadap ASN jika dilihat dari akumulasi pendapatan.
“Kalau dilihat dari rasionya, PPPK dibandingkan ASN kurang lebih satu berbanding dua setengah. Artinya, dari sisi akumulasi pendapatan, satu ASN nilainya hampir setara dengan dua setengah orang PPPK,” tutupnya.(Adv/diskominfokukar)
