PORTALBORNEO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Polemik pengalihan aliran air melalui proyek sodetan Kilometer 2 di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, mulai diarahkan pada solusi bersama. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat menyiapkan langkah pengendalian aliran air untuk mencegah munculnya dampak baru bagi masyarakat sekitar.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda, Sabtu (03/10/2026). Pertemuan digelar menyusul kekhawatiran warga yang menilai pengalihan aliran air berpotensi meningkatkan debit Sungai Loa Janan dan berdampak terhadap permukiman di bantaran sungai.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan penanganan persoalan tersebut akan dibagi menjadi langkah jangka pendek serta penanganan jangka menengah dan panjang. Untuk tahap awal, pemasangan atau pengendalian melalui pintu air menjadi salah satu solusi yang disiapkan.
“Untuk menjawab polemik yang terjadi, langkah pertama yang kita siapkan adalah pintu air. Kondisinya akan kita lihat langsung di lapangan, dan selama belum berfungsi untuk mendukung aliran sungai, pintu air tersebut akan kita tutup,” kata Andi Harun usai rapat, Sabtu (03/10/2026).
Menurutnya, solusi jangka panjang membutuhkan pembahasan yang lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut teknis aliran sungai. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kondisi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, termasuk kemungkinan adanya relokasi atau bentuk kompensasi apabila normalisasi sungai dilakukan.
“Untuk jangka menengah dan panjang, pembahasannya akan dilakukan bersama Kukar, Samarinda, Pemerintah Provinsi dan BWS. Ini cukup kompleks karena ada persoalan sosial seperti relokasi maupun pergantian, terutama karena sektor hilir juga membutuhkan normalisasi sungai,” jelasnya.
Andi Harun menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan anggaran fisik. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) akan dilibatkan dalam merumuskan langkah teknis melalui pembahasan lanjutan.
Dalam pembagian peran, Pemerintah Provinsi Kaltim disepakati menjadi leading sector untuk pembahasan penanganan secara lebih luas. Namun, langkah jangka pendek tetap didorong segera dilakukan agar polemik di tengah masyarakat dapat diredam tanpa menghentikan kegiatan yang masih diperlukan.
“Kita sudah menyepakati bahwa leading sector dalam pembahasan ini adalah pemerintah provinsi. Untuk sementara kita selesaikan dulu persoalan jangka pendek agar polemik di masyarakat tidak berlanjut. Kegiatan tetap berjalan, tetapi fungsinya belum akan dijalankan sampai kondisinya dinyatakan normal,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyambut baik keterlibatan langsung Pemerintah Kota Samarinda dalam mencari solusi. Menurutnya, persoalan aliran air di Loa Janan Ulu perlu diselesaikan secara bersama karena kondisi di satu wilayah dapat memberikan dampak terhadap wilayah lainnya.
“Kami mengapresiasi kedatangan Wali Kota Samarinda ke Kukar. Beliau tidak hanya melihat persoalan dari sisi penanganan banjir di Samarinda, tetapi juga mau mendengarkan masukan dan kondisi yang disampaikan dari wilayah Kukar,” sebut Aulia.
Aulia menjelaskan, kondisi Desa Loa Janan Ulu menjadi perhatian karena sebagian wilayahnya kerap terdampak genangan, terutama ketika air pasang. Ia menyebut sekitar 70 persen wilayah desa tersebut berpotensi terdampak sehingga pengendalian debit air menjadi kebutuhan penting sebelum dilakukan normalisasi sungai.
Salah satu langkah yang disepakati adalah pemasangan pintu air untuk menjaga agar debit Sungai Loa Janan Ulu tidak meningkat sebelum proses normalisasi dapat dilakukan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi dampak terhadap masyarakat di sekitar aliran sungai.
“Pemasangan pintu air menjadi salah satu langkah yang disarankan agar debit air tidak bertambah selama Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi. Dengan begitu, masyarakat yang berada di sekitar sungai tidak kembali mendapatkan dampak yang lebih besar,” katanya.
Selanjutnya, penanganan akan dilakukan melalui tim bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, serta BWS. Tim tersebut diharapkan dapat menjalankan pembahasan teknis maupun sosial sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sementara.
“Kami berharap tim yang sudah dibentuk dan dipimpin pemerintah provinsi bersama Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda serta BWS dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Harapannya, pada 2027 penanganan ini sudah bisa dilaksanakan dan persoalan aliran air dapat ditangani dengan baik,” tutup Aulia.(Adv/diskominfokukar)
